Berita Harian Nusantara. Kita telah delapan puluh tahun merdeka dari penjajahan asing. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar dan filosofis perlu kita ajukan: apakah kita sungguh merdeka dari keterbelakangan, ketidakadilan, dan kesempitan berpikir?
Merdeka bukan sekadar ritual tahunan mengibarkan Sang Merah Putih atau menyanyikan lagu kebangsaan dengan khidmat. Merdeka sejati adalah ruang yang adil dan bermartabat bagi setiap anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berdaya. Sayangnya, perjalanan delapan dekade ini justru memperlihatkan bahwa kemerdekaan kita masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.
Mari kita cermati bersama:
⚖️ Regulasi & Hukum
Kasus mega skandal korupsi BTS Kominfo dan pembatalan kenaikan UKT mahasiswa setelah desakan publik menunjukkan rapuhnya tata kelola hukum dan regulasi. Hukum masih sering tajam ke bawah, tumpul ke atas. Regulasi kadang lahir tanpa mendengar suara rakyat. Seperti kata Mahatma Gandhi, “Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak.”
🧠 Sosial
Tragedi akibat bullying di sekolah dan fenomena flexing pejabat yang mengoyak rasa keadilan sosial menjadi cermin betapa timpangnya relasi sosial kita. Solidaritas melemah, empati tergerus. Bung Hatta pernah berkata, “Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan dan keadilan sosial.”
📚 Pendidikan
Kontroversi kenaikan UKT serta perdebatan kurikulum yang berubah-ubah menandakan kita masih gagap merumuskan arah pendidikan yang membebaskan, bukan membebani. Nelson Mandela mengingatkan, “Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.” Maka, mengapa senjata ini justru terasa berat dan tak terjangkau bagi sebagian rakyat?
🎭 Budaya dan Seni
Kasus Citayam Fashion Week yang sempat dilarang dan perdebatan soal konser musik vs moralitas memperlihatkan tarik-menarik antara kreativitas anak bangsa dengan norma yang belum adaptif. Ki Hadjar Dewantara menekankan pentingnya kebudayaan sebagai jiwa bangsa. Ketika kreativitas dibatasi, jiwa bangsa pun terancam layu.
🗳️ Demokrasi dan HAM
Pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital dan pelanggaran HAM masa lalu yang tak kunjung tuntas menegaskan bahwa kemerdekaan kita masih pincang. Demokrasi kita sering sebatas pesta lima tahunan, belum menjadi napas keseharian. Seperti yang diungkapkan Soekarno, “Kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Di seberangnya, kita harus membangun masyarakat adil dan makmur.”
Semua ini bukan sekadar daftar masalah, melainkan alarm moral yang menggema dari lorong-lorong sejarah. Delapan puluh tahun merdeka, bangsa ini tidak lagi punya kemewahan untuk saling menyalahkan. Pemerintah, wakil rakyat, akademisi, media, dan rakyat jelata—semua punya tanggung jawab sejarah untuk mengurai benang kusut ini.
Kemerdekaan sejati adalah keberanian menghadapi diri sendiri: berani mengakui kekurangan, berani memperbaiki, dan berani mengutamakan kepentingan bersama di atas ego pribadi. Seperti kata filsuf Jean-Paul Sartre, “Kebebasan adalah apa yang kita lakukan terhadap apa yang telah diberikan kepada kita.”
Renungan ini kiranya menjadi pengingat, bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah abadi, melainkan proses yang harus terus diperjuangkan—dengan kesadaran, keberanian, dan cinta yang mendalam terhadap tanah air.
Jurnalis : Lyon P
