Jambi, 24 September 2025 – Ratusan petani dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Reforma Agraria (GRA) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, tepat pada momentum Hari Tani Nasional 2025.
Dalam aksinya, massa menyuarakan 10 tuntutan utama kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi. Tuntutan tersebut meliputi pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria (RUU Reforma Agraria), penyelesaian seluruh konflik agraria di Jambi, penghentian perampasan tanah oleh Satgas PKH, serta penghentian intimidasi dan kriminalisasi aparat terhadap petani, buruh, mahasiswa, dan pejuang hak atas tanah.
Selain itu, petani juga menuntut pelepasan tanah garapan, kampung, dan desa-desa dari klaim kawasan hutan untuk dijadikan objek reforma agraria. Mereka mendesak pengusutan kasus mafia tanah di Jambi, peningkatan ekonomi petani melalui stabilitas harga, distribusi pupuk yang merata, peningkatan kualitas SDM penyuluh pertanian, serta penegakan hukum terhadap perusahaan yang merusak lingkungan.
Usai melakukan aksi, perwakilan petani diterima pimpinan DPRD Jambi dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Kehutanan, BPN, dan Satgas PKH. Setelah perdebatan panjang, DPRD dan perwakilan petani menyepakati enam poin hasil pertemuan.
Kesepakatan tersebut adalah:
1. DPRD bersama Dinas Kehutanan, BPN, dan GRA berkomitmen mendorong pelepasan kawasan hutan menjadi objek reforma agraria.
2. Petani anggota GRA dijamin tidak akan diganggu dalam mengelola lahannya.
3. DPRD akan menyurati pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria.
4. DPRD mendukung pengesahan RUU Masyarakat Adat.
5. DPRD merekomendasikan agar aparat penegak hukum tidak mengkriminalisasi petani dalam konflik lahan serta menindak tegas mafia tanah di Jambi.
6. DPRD menindaklanjuti aspirasi Aliansi Petani Jambi melalui rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, serta konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas PKH RI.
Selain itu, DPRD Jambi juga sepakat membentuk forum komunikasi bersama petani untuk memantau perkembangan tuntutan ke depan.
Aksi yang berlangsung damai ini menjadi sorotan karena menyoroti konflik agraria yang hingga kini masih menjadi persoalan besar di Jambi. Para petani menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal hasil kesepakatan agar benar-benar diwujudkan, bukan sekadar janji politik.
Jurnalis : Iban
Editor : El
