Berita Harian Nusantara, Kota Bekasi – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi menyambut positif putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi dalam sengketa akses informasi publik.
Ketua DPC AWPI Kota Bekasi, Jerry, menilai kemenangan hukum ini sebagai bukti komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi Mahkamah Agung atas putusan yang adil ini. AWPI akan konsisten mengawal transparansi sebagai bentuk kontrol sosial di Kota Bekasi,” ujar Jerry, Rabu (10/9/2025).
Ia menegaskan, perjuangan mengakses informasi publik merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang.
“Kalau memang bersih, kenapa harus risih?” tegasnya, menyindir sikap DLH yang enggan memberikan akses informasi.
Kuasa hukum DPC AWPI, R. Sigit Handoyo Subagiono dari Kantor Hukum Handoyo & Rekan, juga menyampaikan sikap tegas. Menurutnya, putusan kasasi Nomor 354 K/TUN/KI/2025 membuktikan lemahnya tata kelola di DLH Kota Bekasi.
“Putusan ini menunjukkan rusaknya tatanan kepemimpinan di DLH Kota Bekasi, yang selalu merasa paling benar dan pintar dalam menjalankan tugas,” ucap Sigit.
Ia mengaku terharu karena perjuangan panjang AWPI akhirnya membuahkan hasil yang adil untuk masyarakat.
“Rakyat Kota Bekasi harus bisa melihat dan mengawasi kinerja para kepala dinas, terutama DLH yang selama ini bekerja asal-asalan,” paparnya.
Sigit juga menyoroti peran Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam memilih pejabat struktural.
“Wali kota harus lebih cerdas memilih pimpinan dinas. Mereka digaji dari uang rakyat, jadi jangan sampai bersikap zalim kepada masyarakat,” pungkasnya.
Putusan MA ini bersifat final dan mengikat. DLH wajib membuka akses dokumen pertanggungjawaban serta bukti pengembalian ke kas daerah. Kewajiban tersebut diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi.
Kemenangan hukum DPC AWPI menegaskan pentingnya peran media dan organisasi kemasyarakatan dalam mengawal akuntabilitas pemerintah. Putusan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh instansi pemerintah agar lebih transparan dalam memberikan pelayanan publik.
Editor: Fal
