JAMBI – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Tugas dan Fungsi Project Management Officer (PMO) se-Provinsi Jambi pada 17-19 November 2026 di Shang Ratu Hotel. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Drs. Sardaini, MM, tersebut diikuti oleh PMO Provinsi Jambi, PMO Kabupaten/Kota, serta didampingi Kepala Bidang Koperasi se-Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Sardaini menegaskan bahwa PMO memiliki peran strategis sebagai perangkat pendukung manajemen program yang membantu pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pendampingan teknis, monitoring, pengelolaan data dan informasi, pelaporan, serta dukungan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Menurutnya, keberadaan PMO tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah daerah maupun Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, PMO berfungsi untuk memperkuat koordinasi, mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan, dan memastikan tersedianya data yang akurat dalam mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“PMO memiliki peran strategis sebagai penguat koordinasi, fasilitator, dan pendukung manajemen program dalam pelaksanaan KDKMP. PMO tidak mengambil alih kewenangan pemerintah daerah maupun tim verifikasi dan validasi, melainkan memastikan terbangunnya sinergi, percepatan penyelesaian permasalahan, serta penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat,” ujar Sardaini.
Rapat koordinasi juga membahas sinkronisasi implementasi Program KDKMP antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berbagai dinamika dan kendala yang dihadapi di lapangan menjadi bahan diskusi guna memastikan setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti dengan cepat melalui koordinasi yang efektif dan terintegrasi.
Pada kesempatan tersebut, Sardaini mengingatkan seluruh PMO untuk menjalankan perannya secara responsif, aktif, dan adaptif sesuai kondisi riil di lapangan. PMO diharapkan mampu menjadi koordinator dan fasilitator yang menjembatani komunikasi antar pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat sistem pelaporan dan pendataan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan percepatan pelaksanaan program.
“Saya berharap seluruh PMO dapat menjalankan tugas secara responsif, proaktif, dan berorientasi pada kondisi riil di lapangan. Setiap laporan yang disampaikan harus didukung data yang akurat dan mutakhir, sehingga mampu menjadi landasan yang kuat dalam perumusan kebijakan serta percepatan pelaksanaan Program KDKMP di seluruh daerah,” tegas Sardaini.
“TNI hadir untuk mendukung keberhasilan program melalui penguatan koordinasi, pemantauan di lapangan, pengelolaan informasi, serta membantu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi daerah agar dapat segera ditindaklanjuti bersama oleh seluruh pihak terkait,” ujar Mayor Adi Hernizam.
Ia menambahkan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PMO, dan TNI menjadi faktor penting dalam memastikan Program KDKMP berjalan sesuai target. Saat ini, perkembangan program di Provinsi Jambi menunjukkan capaian yang positif dengan 137 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah siap beroperasi, menjadi modal penting dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi di daerah.
Sementara itu, salah satu peserta, PMO Kabupaten Muaro Jambi, Only Pradesly, menyambut positif pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan Program KDKMP, khususnya pada tahapan verifikasi dan validasi yang saat ini sedang berjalan.
“Rapat koordinasi ini sangat bermanfaat karena menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara PMO pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain memperkuat pemahaman terhadap tugas dan fungsi PMO, kegiatan ini juga memberikan kejelasan terkait pelaksanaan tahapan verifikasi dan validasi serta langkah-langkah yang harus dipersiapkan pada tahap implementasi program berikutnya,” ujar Only Pradesly.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat, alur komunikasi yang jelas, serta sistem pelaporan yang terintegrasi antara PMO pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan Program KDKMP dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi Masyarakat (MN).
